oleh

BPK Keluarkan Strategic Foresight dan website Strategic Foresight BPK

Adanya pandemi Covid-19 dan disrupsi teknologi telah membawa dunia kepada era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Pada era ini segala sesuatunya berkembang dengan cepat yang menyebabkan ketidakpastian, sangat kompleks, dan menimbulkan keragu-raguan.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan hal tersebut melatarbelakangi penyusunan Foresight BPK yang diberi judul “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”.

Foresight BPK dibuat dalam rangka menghadapi ketidakpastian tersebut dengan cara menyusun kajian perspektif jangka panjang mengenai berbagai kondisi, peluang, tantangan, dan risiko yang mungkin terjadi di masa dan pascapandemi,” kata Ketua BPK pada peluncuran Strategic Foresight BPK dan website Strategic Foresight BPK, pada Kamis (21/10/2021).

Sebelumnya, hasil Strategic Foresight BPK ini telah disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo pada 15 Oktober 2021 di Istana Negara.

BPK sebagai Supreme Audit Institution (SAI) memiliki tingkatan peran yang dikelompokkan menjadi tiga peran yang disebut dengan Piramida Maturitas Peran SAI (Pyramid of Size Maturity Role). Dalam piramida tersebut bagian yang terbawah adalah peran oversight, bagian kedua adalah insight, dan peran berikutnya adalah peran foresight.

Peran oversight telah terwujud dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yaitu mendorong upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi, menjamin terlaksananya akuntabilitas, termasuk meningkatkan keekonomian, efisiensi, etika, nilai keadilan dan keefektifan.

Baca Juga  Pemkot Tangsel Beri Perlidungan Maksimal untuk Aisyah

Selanjutnya peran insight, peran ini dilakukan oleh BPK dalam bentuk memberikan pendapat kepada pemerintah terkait dengan upaya memperbaiki tata kelola secara komprehensif.

“Peran berikutnya adalah peran foresight, yaitu peran yang dilakukan untuk memberikan gambaran kepada pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya atas masa depan yang diharapkan,” jelasnya dalam kegiatan yang dilaksanakan secara virtual dan fisik terbatas tersebut.

Ketua BPK mengungkapkan bahwa peran ini belum pernah dilakukan oleh BPK sebelumya.

Baca Juga  Menristek: GeNose C-19, Inovasi Anak Bangsa Untuk Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh karena itu, dengan dirampungkannya Foresight BPK untuk yang pertama kali, maka BPK menjadi SAI yang ke-12 di dunia yang telah mencapai peran tertinggi ini, dan menjadi ke-2 di Asia setelah Korea Selatan dan menjadi yang pertama di Asia Tenggara.

Foresight BPK disusun menggunakan metode scenario planning dan data yang bersumber dari hasil pemeriksaan BPK serta data tren.

Pada penyusunan Foresight tersebut BPK bekerja sama dengan Deloitte Consulting Southeast Asia, serta melibatkan para pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah, para praktisi, akademisi, industri kesehatan dan jasa keuangan yang diundang untuk dapat memberikan masukan terkait dengan bagaimana mendeskripsikan skenario Indonesia di tahun 2026.

Dalam Foresight BPK ada empat skenario yang mungkin terjadi pada tahun 2021-2026. Skenario yang pertama “Berlayar Menaklukkan Samudera”, di mana respon pemerintah terhadap krisis menjadi lebih efektif dan diikuti dengan tingkat keparahan pandemi Covid-19 mereda.

Baca Juga  Menakar Kesiapan Instrumen Hukum dan Relevansinya Terhadap Pemanfaatan Media Sosial

Skenario yang kedua “Mengarung di Tengah Badai”, pada skenario ini respon pemerintah terhadap krisis menjadi lebih efektif di tengah pandemi yang makin memburuk dan masyarakat akan beradaptasi dengan kehidupan social yang baru. Skenario yang ketiga adalah skenario yang terburuk yaitu “Tercerai Berai Terhempas Lautan”. Pada scenario ini respon pemerintah kurang efektif dan pandemi memburuk.

Skenario yang keempat “Kandas Telantar Surutnya Pantai”, di mana ditandai dengan respon pemerintah terhadap krisis kurang efektif tetapi pandemi mereda. Pada kondisi ini walaupun pandeminya telah mereda, namun dampak yang berkepanjangan menyebabkan pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan publik yang memadai.

“Dari empat skenario tersebut, BPK berpendapat terdapat lima tema yang harus diantisipasi oleh pemerintah yaitu reformasi kesehatan, reformasi pajak dan kesinambungan fiskal, visi dan kepemimpinan pemerintah, transformasi digital dan tata kelola data, serta kualitas sumber daya manusia,” pungkasnya. (*/cr2)

Sumber: beritasatu.com

News Feed