TERNATEKU.COM- “Satu saja yang saya minta, serap semua hal baik yang kita peroleh dari pelatihan ini dan kemudian sampaikan atau share semua hal baik tersebut kepada rekan guru di komunitas MGMP masing-masing. Ada ribuan guru di Balikpapan, tapi hanya 30 yang beruntung mendapatkan kesempatan ini. Karenanya saya minta Anda semua fokus, tidak usah pulang, manfaatkan fasilitas penginapan yang disediakan dengan sebaik-baiknya.”
Harapan tersebut disampaikan oleh Puguh Birowo, S.Pd.,M.Pd, Kasi Sumber Daya Manusia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, dalam pembukaan Pelatihan Guru untuk Pendidikan Demokrasi di Kota Balikpapan. Puguh juga memberi catatan khusus terkait arti penting kegiatan tersebut bagi penyiapan pemimpin Indonesia di masa depan. Khususnya bagi Kota Balikpapan yang akan menjadi kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Menurutnya beban dan tantangan pendidikan di Balikpapan akan makin berat di dengan statusnya sebagai penyangga IKN.
Puguh mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, selanjutnya membuka secara resmi acara tersebut.
Acara yang diselenggarakan oleh PIER Universitas Paramadina dan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan akan berlangsung selama tiga hari. Dimulai tanggal 29, akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2023. Kegiatan pelatihan di selenggarakan di Hotel Tjokro, Balikpapan.
Selain perwakilan dari Dinas Pendidikan, pembukaan Pelatihan Guru untuk Pendidikan Demokrasi juga dihadiri oleh Direktur eksekutif PIER Universitas Paramadina Djayadi Hanan, Ph.D. Dalam sambutannya Djayadi Hanan menyampaikan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini utamanya dalam rangka mengenalkan secara dini prinsip dan nilai demokrasi kepada siswa melalui para guru yang ikut pelatihan.
“Ada tiga agenda dasar yang akan dibahas dalam kegiatan ini. Pertama, dari aspek demokrasi. Demokrasi sejauh ini masih dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling ideal, karenanya perlu menyiapkan para pemimpin Indonesia yang makin demokratis di masa depan, melalui pendidikan demokrasi oleh para guru. Kedua, aspek pendidikan. Fokus utamanya adalah mengajarkan demokrasi secara demokratis. Guru akan dikenalkan dengan metode mengajar secara demokratis. Ketiga, karena tidak ada mata pelajaran yang khusus membahas demokrasi, guru diajak untuk mampu mengintegrasikan isu demokrasi dalam mata pelajaran yang mereka ampu.” Demikian Djayadi Hanan memaparkan agenda pokok kegiatan ini.
Konrad Adenauer Stiftung (KAS) yang membiayai seluruh program ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang berasal dari Jerman. KAS memiliki fokus utama dalam isu demokrasi, HAM, penegakan hukum, pengembangan ekonomi dan isu lain yang terkait. KAS banyak menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga yang memiliki visi yang sama di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ada lebih dari 100 negara yang saat ini telah bermitra dengan KAS terkait isu demokrasi dan HAM.
Acara diikuti oleh 30 peserta dari bidang studi agama, IPS dan Sejarah. Berasal dari sekolah negeri dan swasta yang ada di wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
Nara sumber pelatihan berasal dari internal PIER Universitas Paramadina dan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri.
